MPnews.Medan, Kelangkaan BBM jenis Solar di Kota Medan dan sekitarnya terus berlanjut tanpa kejelasan. Sejumlah SPBU masih mengalami kekosongan stok, sementara di beberapa titik lain pasokan relatif lebih stabil. Kondisi ini memicu dugaan adanya pengaturan distribusi kuota yang tidak merata.Sejumlah sumber di lapangan menyebutkan bahwa penyesuaian kuota Solar yang dilakukan di tingkat wilayah disinyalir tidak sepenuhnya berdasarkan kebutuhan riil. Dugaan mengarah pada adanya praktik tebang pilih dalam pendistribusian, yang diduga melibatkan pengambil kebijakan di tingkat regional.Beberapa pengelola SPBU mengaku pasokan mereka dipangkas secara drastis tanpa penjelasan transparan, padahal tingkat konsumsi tetap tinggi.“Kami heran, karena konsumsi tidak berubah, tapi tiba-tiba kuota dipotong besar. Sementara ada SPBU lain yang masih normal. Ini tidak masuk akal,” ujar seorang pengelola SPBU yang meminta identitasnya dirahasiakan.Solar subsidi yang bersumber dari kuota BPH Migas sejatinya harus disalurkan secara adil, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Namun kondisi di lapangan menunjukkan indikasi sebaliknya.Di sejumlah titik seperti Terminal Pinang Baris, Terminal Amplas, dan kawasan Nelayan Belawan, dampak kelangkaan sangat terasa. Sopir angkutan, nelayan, dan pelaku UMKM terpaksa mengantre berjam-jam, bahkan menghentikan aktivitas karena tidak mendapatkan Solar.“Kami hidup dari melaut. Kalau Solar kosong, kami tidak bisa kerja. Ini bukan cuma soal antre, tapi soal perut,” ujar seorang nelayan di Belawan.Pengamat kebijakan energi menilai bahwa jika benar terjadi manipulasi atau pengaturan distribusi yang tidak transparan, maka ini berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam penyaluran subsidi negara.“BBM subsidi bukan untuk dipermainkan. Kalau ada indikasi tebang pilih, maka harus diaudit menyeluruh. BPH Migas dan Kementerian ESDM wajib turun tangan,” kata seorang pengamat energi di Medan.Masyarakat juga mempertanyakan peran SBM Medan yang disebut-sebut sebagai pihak yang melakukan penyesuaian kuota di tingkat regional. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang rinci dan terbuka mengenai dasar kebijakan tersebut.Upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih terus dilakukan. Namun publik menilai, diamnya para pemangku kebijakan justru memperkuat kecurigaan.Warga mendesak agar Aparat Penegak Hukum, Kepolisian dan Kejaksaanserta aparat pengawas untuk mengusut apakah kelangkaan ini murni akibat keterbatasan pasokan atau justru karena adanya permainan distribusi. (MRA)
MP Rifai
