MPnews,Pakpak Bharat // Polres Pakpak bersama stakeholder menggelar rapat koordinasi Kordinasi Pengembangan Fungsi Strategi Sekaligus Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2024, untuk pastikan pemilu aman dan damai.
Mewakili Bupati, Asisten I Kab. Pakpak Bharat Robincem Habeahan mengatakan, Pemilu 2024 merupakan Pemilu serentak dan merupakan momen politik yang sangat penting dalam pesta demokrasi. Pada waktu yang sama digelar pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan, dilanjutkan dengan Pilkada, yaitu pemilihan gubernur-wakil gubernur, pemilihan bupati-wakil bupati, dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang digelar di tahun yang sama, yaitu di tahun 2024.
“Ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Bukan hanya sekadar menjalankan mandat reformasi tahun 1998, tapi kita harus dapat menunjukkan, bahwa Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang matang,” ungkapnya, Senin (13/11/2023).
Ia mengatakan tugas tersebut harus dilaksanakan, seiring dengan beberapa tantangan, baik masalah teknis Pemilu, partisipasi pemilih, kerawanan di masa kampanye, politik identitas dan polarisasi masyarakat yang berlebihan, money politik dan sebagainya.
“Semuanya itu menjadi tantangan bagi kita dan menjadi kewajiban kita semua untuk memberikan kontribusi guna terlaksananya Pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang mempunyai legitimasi dan dukungan masyarakat yang kuat,” katanya.
Kapolres Pakpak Bharat AKBP Bambang C. Utomo SH. SIK. M.Si., mengatakan, tahun 2024 sebagai momen politik yang sangat penting. Sebab, di tahun itu diselenggarakannya pesta demokrasi terbesar dan serentak.
“Rangkaian kegiatan ini bukan pekerjaan yang mudah, karena sangat menentukan masa depan bangsa dan negara. Polres Pakpak Bharat dengan didukung instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat siap melaksanakan pengamanan jalannya Pemilu,” ungkapnya.
Kapolres mengatakan, kesiapan pengamanan yang dilakukan Polres Pakpak Bharat, yaitu mengamankan jalannya pesta demokrasi dari mulai tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu di bulan Juli 2023 sampai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden pada bulan Oktober 2024 mendatang.
Ia menjelaskan, konsep dan tujuan pengamanan adalah menciptakan stabilitas Kamtibmas yang kondusif dengan mengkolaborasikan fungsi preemtif dan preventif untuk mencegah terjadinya peningkatan eskalasi gangguan Kamtibmas yang mengarah kepada konflik sosial, akibat isu–isu primordialisme (SARA), menjelang, pada saat, dan setelah pelaksanaan Pemilu serentak 2024, serta mengeleminasi segala bentuk potensi konflik yang menyertainya.
Kapolres menegaskan, bahwa diperlukan kerja sama yang baik dengan KPU selaku penyelenggara Pemilu, Polri, TNI dan Linmas selaku pengamanan, Partai Politik selaku peserta Pemilu dan Bawaslu selaku pengawas dan penegakan hukum sebagai upaya dalam menjaga kondusivitas di Kabupaten Pakpak Bharat.
Ketua KPU Kab. Pakpak Bharat diwakili Komisioner Div. Teknis Welly Cibro mengatakan, sebagai penyelenggara teknis Pemilu, KPU bekerja sesuai regulasi.
“Kami terus komunikasi dengan stakeholder Pemilu, agar berjalan sukses tanpa akses,” katanya.
MP RBY
